Dampak Negatif dan Risiko "Bagi-Bagi Jabatan" Komisaris BUMN


 Praktik penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pertimbangan politik daripada kompetensi semakin menimbulkan kontroversi di Indonesia. Fenomena ini, sering kali disebut sebagai "bagi-bagi jabatan" atau politik balas budi, tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi, tetapi juga membawa sejumlah risiko yang serius bagi tata kelola BUMN dan perekonomian nasional.

Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menekankan pentingnya peran komisaris untuk mengawasi kerja direksi BUMN. Penunjukan komisaris yang tidak didasarkan pada kualifikasi yang sesuai dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap direksi BUMN. Komisaris yang kurang memahami masalah manajemen perusahaan atau tidak memiliki independensi yang cukup bisa menghambat proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel.

Keputusan strategis yang diambil oleh komisaris yang kurang kompeten atau memiliki konflik kepentingan berpotensi merugikan BUMN secara finansial dan operasional. Contoh nyata adalah PT Garuda Indonesia yang mengalami kerugian berkelanjutan, menunjukkan dampak negatif dari pengawasan yang tidak memadai.

Praktik "bagi-bagi jabatan" juga membawa risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di lingkungan BUMN. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi BUMN, serta menurunkan kepercayaan terhadap efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Pengabaian terhadap syarat-syarat kualifikasi untuk menjadi komisaris BUMN, seperti integritas, dedikasi, dan pengetahuan yang memadai, mengancam distribusi kompetensi yang merata dalam proses pengambilan keputusan strategis BUMN. Hal ini bisa mengurangi efisiensi operasional perusahaan milik negara dan menghambat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Praktik "bagi-bagi jabatan" ini menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap tata kelola yang baik dalam BUMN. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga BUMN sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Untuk mengurangi risiko-risiko ini, penting untuk memastikan bahwa penunjukan komisaris BUMN didasarkan pada kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi dalam proses seleksi, independensi komisaris, dan pemenuhan syarat-syarat kualifikasi adalah kunci untuk memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi secara efisien dan berkontribusi maksimal terhadap perekonomian negara, tanpa terjerumus dalam praktik yang merugikan bagi kepentingan umum.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment