Gaji dan Bonus Petinggi BUMN, Transparansi dan Tata Kelola Perusahaan


 Diskusi seputar gaji dan bonus para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali menarik perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Regulasi ketat mengatur penghasilan mereka melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, yang mencakup gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem, dan insentif kinerja/khusus.

Penghasilan anggota direksi BUMN terdiri dari gaji utama, tunjangan, fasilitas, dan berbagai jenis insentif, seperti tantiem yang merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan sebagai penghargaan tahunan. Gaji direktur utama BUMN digunakan sebagai patokan untuk menentukan gaji anggota direksi lainnya, dengan wakil direktur utama biasanya menerima sekitar 90% dari gaji direktur utama.

Bagi anggota dewan komisaris, kompensasi mereka terdiri dari honorarium bulanan, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Besaran honorarium untuk komisaris utama dan anggota dewan komisaris lainnya ditetapkan berdasarkan kebijakan internal perusahaan.

Total kompensasi yang diberikan kepada para petinggi BUMN mencakup berbagai elemen seperti gaji, bonus, dan insentif jangka panjang. Besaran kompensasi ini mencerminkan tanggung jawab dan kontribusi yang mereka berikan terhadap keberhasilan BUMN serta kondisi keuangan perusahaan.

Pengaturan ketat terkait gaji dan bonus ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan, serta memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sebanding dengan tanggung jawab yang diemban oleh para eksekutif dan komisaris dalam mengelola BUMN.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment