Kontroversi Pendukung Prabowo-Gibran dan Orang Dekat Jokowi di BUMN


 Pengangkatan beberapa pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta orang-orang dekat Presiden Joko Widodo, ke posisi penting dalam beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Praktik ini menunjukkan adanya pola yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kriteria dalam proses seleksi untuk jabatan-jabatan tersebut.

Antara lain, Fuad Bawazier, politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang juga mantan anggota dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), induk perusahaan tambang BUMN. Sementara itu, Grace Natalie, mantan Wakil Ketua TKN dan kini staf khusus Presiden Jokowi, juga ditunjuk sebagai komisaris di MIND ID.

Hal serupa juga terjadi dengan Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan mantan wakil bendahara TKN Prabowo-Gibran, yang diangkat sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Tak hanya itu, beberapa orang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pendukung Prabowo-Gibran atau orang dekat Jokowi juga menduduki posisi penting di BUMN seperti Pertamina, PTPN, dan lainnya.

Publik mempertanyakan proses seleksi dan kriteria yang digunakan dalam pengangkatan mereka. Meskipun pihak BUMN seperti Pertamina mengklaim bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan kewenangan pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN, tetapi transparansi dan pertanggungjawaban tetap menjadi perhatian utama.

Perdebatan ini semakin memperdalam keraguan akan praktik 'bagi-bagi jabatan' berlandaskan 'politik balas budi', yang mengarah pada pertanyaan etika dalam pengelolaan BUMN sebagai aset negara. Meskipun para pejabat tersebut memiliki kualifikasi dan pengalaman yang mungkin relevan, tetapi opini publik menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses seleksi.

Dengan demikian, penunjukan pejabat BUMN seperti Fuad Bawazier, Grace Natalie, Simon Aloysius Mantiri, dan sejumlah individu lain yang terkait dengan politik menggarisbawahi pentingnya menjaga independensi, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN, agar kepercayaan publik terjaga dan BUMN dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment