Kontroversi Tapera: Harapan dan Tantangan Perumahan Terjangkau

 


Sejak diperkenalkannya kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024, perdebatan sengit pun tak terelakkan. Program ini, yang bertujuan mengumpulkan dana dari iuran pekerja untuk menyediakan perumahan yang terjangkau, menjadi pusat sorotan karena dianggap "tidak masuk akal" oleh sejumlah pengamat perumahan.

Menurut Jehansyah Siregar, Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), kebijakan Tapera menjadi tidak efektif karena tidak mengatasi masalah inti yang menghambat penyediaan perumahan terjangkau. Salah satu kritik utama adalah ketiadaan intervensi terhadap penguasaan tanah dan kontrol terhadap harga tanah, yang menjadi faktor kunci dalam penentuan harga akhir hunian.

"Tanpa penanganan yang serius terhadap masalah penguasaan tanah dan pengembangan kawasan baru, kebijakan Tapera hanya akan menjadi alat untuk mengumpulkan dana tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat," tegas Jehansyah.

Kritik juga mengarah pada kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dana, mengingat sejarah beberapa program pemerintah sebelumnya seperti Asabri, Jiwasraya, dan Taspen yang terkena skandal keuangan. Namun, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunda implementasi Tapera, yang diharapkan dapat membantu menekan backlog perumahan yang mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni 9,95 juta anggota keluarga.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa program ini sangat penting untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan rumah di Indonesia. "Tapera merupakan langkah strategis dalam menyediakan akses finansial yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri," paparnya.

Meski demikian, perdebatan terus berlanjut antara pihak yang mendukung kebijakan ini dengan para pengamat yang menilai bahwa Tapera belum memadai dalam menjawab tantangan nyata di lapangan. Diperlukan dialog yang lebih dalam dan solusi terintegrasi untuk memastikan bahwa program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment