Kritik Pedas dan Polemik 'Tabungan Perumahan' yang Bebani Pekerja

 


Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diperkenalkan belum lama ini oleh pemerintah menuai respons tajam dari berbagai pihak, khususnya di dunia maya. Di media sosial, warganet secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dinilai hanya membebani pekerja dengan pemotongan gaji tambahan sebesar 2,5%-3%, di luar pajak penghasilan yang sudah ada.

Sebuah akun di platform X, @ribkadel, dengan lugasnya menghitung bahwa dengan adanya pemotongan seperti PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan sekarang Tapera, gaji karyawan berkurang signifikan setiap bulannya. "Belum apa-apa sudah kepotong 8,5% alias Rp850.000 ditambah anggaplah Rp500.000 sebagai potongan PPN belanja kalian. Tiap bulan sudah kerja sampai nangis, ehhh hilang gitu aja," tulisnya.

Mahfud MD, mantan Menkopolhukam, turut memberikan pendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih serius mempertimbangkan suara publik terkait Tapera. "Kalau tidak ada jaminan akan mendapat rumah dari pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal," ujarnya.

Selebritas @solehsolihun dan komika @kikysaputrii juga mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap efektivitas Tapera. Soleh Solihun mencontohkan bahwa dengan potongan 3% dari gaji Rp10 juta, seseorang perlu menabung selama 100 tahun untuk dapat memiliki rumah dengan harga mencapai Rp360 juta. Sementara itu, Kiky Saputri menyebut Tapera sebagai "tabungan penderitaan rakyat."

Kritik-kritik ini semakin menguatkan pandangan bahwa kebijakan Tapera belum mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, terutama dalam memberikan solusi konkret terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Perdebatan pun masih berlanjut, menantikan respon lebih lanjut dari pemerintah terkait implementasi dan perubahan yang mungkin terjadi ke depan.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment