Penduduk Desa Kawasi Tolak Relokasi Akibat Tambang di Pulau Obi

 


Di tengah aktivitas tambang yang kian meluas di Pulau Obi, penduduk Desa Kawasi menghadapi tekanan untuk pindah dari tanah mereka. Tambang yang dimiliki oleh Lygend Resources and Technology asal China serta Harita Group, perusahaan tambang besar Indonesia, dilaporkan telah menelan hutan di sekitar desa, memicu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu tambang di Indonesia, mengungkapkan bahwa penduduk Desa Kawasi berada di bawah tekanan untuk menerima kompensasi dari pemerintah dan relokasi ke kawasan Ecovillage Kawasi, yang pembangunannya dilakukan oleh Harita Group.

Namun, rencana relokasi ini tidak berjalan mulus. Puluhan keluarga menolak untuk pindah, menyatakan bahwa skema ganti rugi yang ditawarkan tidak adil dan tidak memadai. "Kami tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga tanah yang menjadi sumber kehidupan kami selama ini," ujar seorang warga yang menolak disebutkan namanya.

Kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan untuk tambang ini menjadi salah satu alasan utama penolakan warga. Hutan tersebut merupakan ekosistem penting yang mendukung kehidupan sehari-hari mereka, termasuk sumber air dan hasil hutan yang mereka andalkan.

Situasi ini mencerminkan tantangan kompleks yang sering dihadapi oleh komunitas lokal di wilayah-wilayah tambang di Indonesia. Selain kerusakan lingkungan, mereka juga harus menghadapi tekanan untuk meninggalkan tanah leluhur mereka. Jatam menekankan pentingnya mendengarkan suara masyarakat dan memberikan solusi yang adil serta berkelanjutan.

Meskipun Pemerintah Daerah Halmahera Selatan telah merencanakan relokasi sebagai bagian dari program mereka, penolakan warga menunjukkan bahwa komunikasi dan negosiasi lebih lanjut diperlukan. Skema kompensasi harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan masa depan mereka terjamin.

Dalam situasi ini, keterlibatan pihak independen untuk memantau proses relokasi dan kompensasi bisa menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif juga diperlukan sebelum melanjutkan proyek tambang.

Kasus di Pulau Obi menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Hanya dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment