PPT Soroti Pelanggaran HAM dan Kerusakan Lingkungan di Papua


Pengadilan rakyat atau Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) yang tengah berlangsung di London, Inggris, menuduh pemerintah Indonesia melakukan kekerasan dan perusakan lingkungan di Papua. Tuduhan ini mengklaim bahwa tindakan pemerintah merugikan Orang Asli Papua demi kepentingan investasi asing dan nasional. Namun, pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan bahwa dakwaan ini bukanlah dakwaan hukum, melainkan opini yang belum tentu mencerminkan kenyataan di Papua.

Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) adalah pengadilan independen yang didirikan oleh Lelio Basso pada tahun 1979 untuk mengatasi ketidakadilan yang tidak dapat ditangani oleh sistem hukum internasional formal. Tribunal ini dibentuk dengan tujuan memberikan suara kepada korban pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang tidak mendapatkan keadilan melalui sistem hukum resmi. Meskipun PPT tidak memiliki kekuatan hukum resmi, tribunal ini sering kali berfungsi sebagai forum untuk mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lingkungan ke perhatian global.

Dalam kasus yang sedang berlangsung di London, PPT mendakwa pemerintah Indonesia atas kekerasan dan perusakan lingkungan di Papua. Dakwaan tersebut menuduh bahwa tindakan pemerintah Indonesia merugikan Orang Asli Papua demi kepentingan investasi asing dan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden menyatakan bahwa dakwaan PPT merupakan opini yang belum tentu menggambarkan realitas di Papua. KBRI di London juga menuduh bahwa PPT diadakan untuk mempengaruhi persepsi publik menjelang peringatan 'West Papua' pada 1 Juli 2024.

Pegiat hak asasi manusia melihat PPT sebagai bukti adanya ketidakadilan bagi Orang Asli Papua. Amnesty International Indonesia meminta pemerintah untuk menanggapi dakwaan PPT sebagai kritik konstruktif dan mengubah kebijakan keamanan di Papua. Tribunal ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Kejahatan Iklim dan Keadilan Iklim di Queen Mary University of London dan berlangsung dari Kamis (27/06) hingga Sabtu (29/06). PPT dipimpin oleh delapan hakim yang mendengarkan kesaksian korban dan pegiat LSM terkait pelanggaran di Papua. Meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum, tribunal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang isu-isu di Papua.

Kesimpulannya, meskipun Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) tidak memiliki kekuatan hukum, tribunal ini berfungsi sebagai platform penting untuk mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan ke perhatian global. Kasus Papua yang dibahas dalam PPT di London menunjukkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh Orang Asli Papua, meskipun pemerintah Indonesia menolak dakwaan tersebut sebagai opini yang belum tentu mencerminkan realitas. Pegiat HAM dan organisasi internasional seperti Amnesty International meminta pemerintah untuk melihat dakwaan ini sebagai kritik konstruktif dan mengubah kebijakan keamanan mereka terkait Papua.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment