Program Tapera: Harapan dan Tantangan Wujudkan Kepemilikan Rumah

 


 Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui tabungan wajib. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, untuk memiliki rumah subsidi. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam Tapera menawarkan bunga rendah sebesar 5% dan tenor panjang hingga 30 tahun. Hal ini sangat membantu mereka yang sebelumnya tidak mampu membeli rumah.

Tapera mewajibkan potongan 3% dari gaji semua pekerja, sehingga memastikan bahwa semua pekerja memiliki tabungan untuk masa depan, terutama dalam hal kepemilikan rumah. Dana yang dikumpulkan kemudian dikelola oleh manajer investasi dengan target return hingga 4,5% per tahun, yang bisa menjadi tabungan pensiun yang berharga bagi pekerja.

Namun, Tapera tidak luput dari kritik dan tantangan. Salah satu kritik utama adalah tumpang tindihnya dengan program jaminan sosial lain seperti JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun). Hal ini berpotensi membingungkan dan membebani pekerja yang harus membayar iuran tambahan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah dalam mengelola dana Tapera, mengingat beberapa kasus korupsi di program-program lain seperti Taspen, Jiwasraya, dan Asabri yang telah meningkatkan skeptisisme masyarakat.

Program ini juga dinilai sangat restriktif karena hanya menguntungkan pekerja dengan penghasilan di bawah Rp8 juta dan hanya bisa digunakan untuk rumah pertama. Pekerja dengan penghasilan lebih tinggi atau yang sudah memiliki rumah tidak mendapatkan manfaat langsung dari Tapera. Pekerja informal atau freelancer juga harus menanggung penuh iuran 3%, yang bisa menjadi beban tambahan bagi mereka.

Program serupa di Filipina, Pag-IBIG Fund, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi (83%) karena adanya kepercayaan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah. Di Filipina, iuran dibagi antara pekerja dan pemberi kerja, dan program ini lebih fleksibel dalam penggunaan dana, termasuk untuk membeli rumah kedua atau ketiga. Di Malaysia dan Singapura, skema compulsory saving yang lebih komprehensif mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, perumahan, dan pensiun. Potongan gaji bisa mencapai 20-40%, tetapi program ini memberikan manfaat yang luas dan signifikan bagi masyarakat.

Untuk menjadikan Tapera sebagai program yang efektif dan berhasil, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki skema Tapera agar lebih inklusif dan fleksibel. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana harus ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Penting juga untuk menyelaraskan Tapera dengan program jaminan sosial lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dan beban ganda bagi pekerja.

Edukasi dan sosialisasi yang lebih baik mengenai manfaat Tapera dan bagaimana program ini diimplementasikan sangat diperlukan agar masyarakat lebih paham dan tidak mudah termakan informasi yang salah. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, Tapera memiliki potensi untuk menjadi program yang efektif dalam membantu masyarakat Indonesia memiliki rumah dan menjamin kesejahteraan mereka di masa depan. Program ini bisa sukses seperti yang terjadi di Filipina, Malaysia, dan Singapura, asalkan pemerintah bisa memastikan pengelolaan yang baik dan transparan.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment