Sejumlah pendukung Prabowo-Gibran dapat jabatan komisaris BUMN


 Sejumlah pendukung Prabowo Subianto, bersama dengan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo, kini mendapatkan tempat di jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fenomena ini mengulangi praktik yang telah lazim terjadi selama beberapa periode pemerintahan sebelumnya. Namun, penunjukan ini tidak luput dari sorotan dan kritik dari berbagai pihak.

Pengamat dan aktivis menilai fenomena ini sebagai contoh nyata dari "politik balas budi" di ranah politik Indonesia. Praktik ini dianggap memiliki potensi merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan kepentingan negara. Keputusan pengangkatan ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan penting ini.

Seorang mantan pendukung Presiden Jokowi yang pernah menjabat sebagai komisaris BUMN memberikan pandangan bahwa publik sebaiknya memberi kesempatan pada para komisaris baru ini untuk membuktikan kapabilitas mereka. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa praktik "bagi-bagi jabatan" seperti ini dapat mengorbankan prinsip meritokrasi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMN.

Di sisi lain, pemerintah membela keputusan ini dengan menegaskan bahwa proses seleksi para komisaris BUMN telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang ketat. Argumentasi yang disampaikan adalah bahwa dukungan politik dapat menjadi pertimbangan penting dalam pengangkatan ini, mengingat pentingnya dukungan politik dalam keputusan besar yang diambil BUMN.

Meskipun demikian, perdebatan mengenai etika praktik pengangkatan ini tetap memanas. Berbagai pihak mengingatkan pentingnya menjaga independensi BUMN dari campur tangan politik yang berlebihan, serta menjamin bahwa setiap pengangkatan dilakukan berdasarkan kriteria objektif yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan BUMN serta negara.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan politik dan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN. Masyarakat sipil dan pemerintah diharapkan dapat terus mengawasi dan memastikan bahwa keputusan terkait BUMN tetap mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan publik secara keseluruhan.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment