Syahrul Yasin Limpo Dituntut 12 Tahun Penjara dalam Kasus Pemerasan di Kementan


 Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menghadapi tuntutan hukuman 12 tahun penjara setelah didakwa terlibat dalam kasus pemerasan dan gratifikasi selama masa jabatannya dari tahun 2020 hingga 2023. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, jaksa KPK mengungkapkan bahwa SYL menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. "Bahwa atas pengumpulan uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa beserta keluarga," ungkap jaksa KPK Taufiq Ibnugoho.

Uang tersebut diduga diperoleh SYL dengan memeras anak buahnya di Kementerian Pertanian. Jaksa mengungkapkan bahwa SYL mengangkat beberapa orang kepercayaannya di Kementerian Pertanian untuk mempermudah dalam memberikan perintah, termasuk memaksa bawahannya menyetor uang sebesar 20% dari anggaran masing-masing. Jika para bawahannya tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa, maka jabatannya dalam "bahaya". "Dapat dipindahtugaskan atau di-‘non job’-kan oleh terdakwa, serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut agar mengundurkan diri dari jabatannya," tambah jaksa.

Dalam dakwaannya, tim jaksa KPK mengungkap rincian penggunaan uang Rp 44,5 miliar hasil gratifikasi SYL. Untuk keperluan istri terdakwa, digunakan Rp 938.940.000, sedangkan keperluan keluarga mencapai Rp 992.296.746. Keperluan pribadi SYL sendiri menghabiskan Rp 3.331.134.246, sementara untuk kado undangan dianggarkan Rp 381.612.500. Uang juga mengalir ke Partai NasDem sebesar Rp 40.123.500. Selain itu, terdapat pengeluaran lainnya yang mencakup acara keagamaan, operasional menteri, dan pengeluaran yang tidak masuk dalam kategori yang ada, yang jumlahnya mencapai Rp 16.683.448.302. Untuk charter pesawat, dihabiskan Rp 3.034.591.120, sementara bantuan bencana alam dan sembako sebesar Rp 3.524.812.875. Keperluan ke luar negeri menghabiskan Rp 6.917.573.555, umrah sebesar Rp 1.871.650.000, dan kurban Rp 1.654.500.000.

Kasus ini menambah panjang daftar kasus korupsi di tubuh pemerintahan Indonesia. Tuntutan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pejabat lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jaksa juga menekankan bahwa hukuman ini harus menjadi contoh dan peringatan tegas bagi siapapun yang berencana melakukan tindak pidana korupsi. KPK terus berkomitmen untuk memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment