Tambang di Pulau Obi Ancam Kehidupan dan Lingkungan Desa Kawasi

 


Konflik antara operasi tambang dan kehidupan masyarakat lokal kembali mencuat di Desa Kawasi, Pulau Obi. Perusahaan tambang yang dioperasikan oleh Lygend Resources and Technology asal China dan Harita Group dari Indonesia, dituduh menyebabkan kerusakan lingkungan parah dan memaksa warga untuk relokasi.

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak tambang, kegiatan penambangan telah menghancurkan hutan di sekitar Desa Kawasi. "Air sungai sekarang tidak bisa diminum, sudah terkontaminasi, dan air laut yang biasanya berwarna biru jernih berubah menjadi merah saat hujan," ungkap Nur Hayati, seorang guru di desa tersebut.

Pemerintah Daerah Halmahera Selatan telah menginisiasi program relokasi seluruh warga Desa Kawasi ke kawasan Ecovillage Kawasi yang dibangun oleh Harita Group. Namun, puluhan keluarga menolak pindah dengan alasan bahwa skema ganti rugi yang ditawarkan tidak adil. "Awalnya perusahaan tidak mau membayar ganti rugi dengan alasan operasi tambang mereka berada di tanah milik negara. Mereka hanya mau membayar ganti rugi tanaman yang besarnya Rp35-75 ribu per tanaman," kata Nur Hayati. Warga yang menolak pindah memasang patok dan baliho penolakan di sekitar desa mereka.

Situasi semakin tegang dengan kehadiran militer Indonesia di Pulau Obi. Warga desa melaporkan bahwa kehadiran aparat militer digunakan untuk mengintimidasi dan bahkan menyerang mereka yang menentang tambang tersebut. Jatam mengklaim bahwa tindakan hukum juga digunakan sebagai alat untuk menekan warga agar menerima relokasi dan kompensasi.

Jatam telah mendokumentasikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh operasi tambang. Hutan-hutan yang ditebang untuk dijadikan lahan tambang menyebabkan hilangnya habitat alami dan berdampak pada keanekaragaman hayati. Selain itu, sungai dan laut di sekitar desa dipenuhi sedimen dari tambang, mencemari air yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.

Situasi ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan adil untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Diperlukan transparansi dalam proses negosiasi ganti rugi dan relokasi, serta dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus ditegakkan untuk menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga. Program rehabilitasi lingkungan harus segera diimplementasikan untuk memulihkan kondisi sungai dan laut yang tercemar, serta reboisasi untuk mengembalikan hutan yang hilang. Pemberdayaan masyarakat lokal dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang layak dan kompensasi yang adil juga menjadi kunci untuk mengurangi ketegangan.

Dengan upaya yang serius dan holistik, diharapkan konflik seperti yang terjadi di Desa Kawasi dapat diselesaikan dengan cara yang adil bagi semua pihak, sambil menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Share
Like this article? Invite your friends to read :D
Post a Comment