Pemilu 2024: Golput dan Suara Kritis dari Aktivis Hak Asasi Manusia
Jakarta, Represif.com - Harry Wibowo, seorang pegiat hak asasi manusia, telah menetapkan sikap untuk golput pada Pemilu 2024. Di media sosial Facebook, dia dengan tegas menyuarakan tagar #GolputBersatuTakBisaDisalahkan!
Pilihan golputnya bukan tanpa alasan. Sejak Pemilu 2019, Harry sudah memilih untuk tidak memberikan suaranya, sejalan dengan munculnya kasus-kasus konflik agraria di berbagai daerah dan kekerasan yang terjadi di Papua. Pada saat itu, Harry menunjukkan sikap golput dengan menggelar nobar film dokumenter berjudul "Sexy Killers" di 526 lokasi.
"Sadar walau kami tidak menyatakan terbuka, kami ingin menunjukkan bahwa Sexy Killers adalah kampanye golput lima hari jelang masa tenang," ucapnya kepada BBC News Indonesia.
Sikapnya yang kritis terhadap sistem politik tidak berubah. Harry Wibowo menganggap penyelenggaraan pemilu saat ini sarat dengan kecurangan, politik uang, dan klaim bahwa "semua capres-cawapres dibekingi oleh pengusaha tambang atau sawit," yang menurutnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Meskipun memilih golput, Harry dan teman-temannya tetap berencana untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menunjukkan sikapnya lewat kertas suara. Mereka memiliki keyakinan bahwa membangun kekuatan politik alternatif di tengah partai politik yang minim ideologi adalah suatu keharusan.
"Ideologi kami punya, soal ekologi, dan kami percaya bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun menuju sosialisme," tegasnya.
Harry Wibowo menganjurkan untuk tidak berdiam diri di rumah, melainkan menjadi golput aktif. Meski golput, ia menyarankan agar masyarakat ikut serta sebagai saksi, menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilu tidak selalu melibatkan memberikan suara. Menurutnya, golput bukanlah tindakan pasifisme yang tidak memiliki arti.
Harry Wibowo yakin bahwa gerakan golput yang dianutnya telah merambah ke pemilih muda dan pemula yang aktif dalam kegiatan aktivisme di masyarakat. Sikapnya yang tegas ini tidak akan berubah meskipun ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Biarkan saja, basi. Haram dari mana, wong kami memilih kok. Golput itu dalam pemilu sah, kan itu hak, bukan kewajiban," tegas Harry Wibowo, menegaskan bahwa golput adalah suatu bentuk hak yang harus dihormati dalam konteks demokrasi.
