Bambang Desak Polda Jabar Transparan Tangani Kasus Vina-Eky
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelidikan polisi terkait kasus kontroversial yang sedang berlangsung. Menurut Bambang, terdapat banyak klaim dan kejanggalan yang mengemuka, menunjukkan bahwa pembuktian keterlibatan para terdakwa belum cukup kuat.
Bambang mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan serta Direktorat Kriminal Umum Polri untuk memeriksa kembali apakah penyidikan kasus ini pada tahun 2016 telah dilakukan sesuai prosedur. Ia mempertanyakan mengapa polisi belum berhasil menangkap tiga orang pelaku yang telah menjadi buronan selama delapan tahun terakhir. Menurutnya, penangkapan ini seharusnya tidak sulit dilakukan oleh pihak kepolisian. "Kegagalan polisi menangkap tiga buronan dalam waktu delapan tahun membuat muncul spekulasi di media sosial yang menuding bahwa salah satu buron adalah anak dari perwira polisi," kata Bambang. Namun, tuduhan ini telah dibantah oleh Polda Jawa Barat.
Selain itu, Bambang menyoroti perlunya polisi mempertanggungjawabkan proses penyelidikan untuk menanggapi dugaan “salah tangkap” yang diungkap oleh salah satu terdakwa baru-baru ini. Ia menekankan bahwa pembuktian dalam kasus ini terlalu bertumpu pada pengakuan dan kesaksian para terdakwa, yang bisa saja dihasilkan melalui intimidasi. "Kalau tidak diusut, risikonya akan muncul lagi keraguan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Jangan-jangan ada yang direkayasa atau ditutup-tutupi," tegas Bambang. Ia meminta Divisi Propam untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran SOP dalam penyelidikan delapan tahun lalu.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Jules Abraham Abast, menyatakan bahwa kepolisian akan bertindak secara transparan dalam menangani kasus ini. "Kami minta seluruh warga masyarakat untuk menahan diri. Kami akan bekerja sebaik mungkin, secara transparan. Nanti ada waktunya akan kami sampaikan," ujar Jules.
Pengamat dan masyarakat kini menunggu langkah konkret dari kepolisian untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
