Pemilu 2024: Reaksi Partai Politik Terhadap Transparansi dan Aturan
Jakarta, Represif.com - Isu lonjakan transaksi janggal terkait dana kampanye yang berembus menjelang Pemilu 2024 mendapat tanggapan langsung dari sejumlah partai politik. Mereka membuka suara untuk menanggapi laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan lonjakan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye pemilu.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa partainya tidak pernah menggunakan dana hasil kejahatan untuk kampanye. Ia mengklaim bahwa upaya pemenangan calon presiden yang mereka usung, Ganjar Pranowo, dan wakilnya, Mahfud MD, dilakukan berdasarkan semangat gotong royong rakyat.
“Rakyatlah yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata Hasto Kristianto.
Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid, juga memberikan klaim bahwa partainya selalu patuh pada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya pemenangan calon presiden yang mereka dukung, Prabowo Subianto.
"Soal dana kampanye TKN (tim kampanye nasional), kami transparan sebagaimana aturan main yang dibuat KPU. Semua standar KPU sudah kita ikuti semua," ujar Nusron Wahid.
Sementara itu, Co-kapten Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mendesak PPATK untuk membuka laporan tersebut demi mencegah munculnya rasa saling curiga di antara para kontestan.
"Saya kira baik ya, (jika) memang nyata buktinya, valid buktinya, akurat dan ada kaitannya dengan pelanggaran peraturan kepemiluan, saya kira baik untuk diumumkan, supaya orang tidak saling curiga dan partai jumlahnya (juga) banyak," kata Sudirman Said.
Tanggapan ini mencerminkan upaya partai politik untuk menjaga transparansi, klaim kepatuhan pada aturan pemilu, dan mendorong pembukaan informasi untuk mencegah ketidakpercayaan di antara para pemilih.
