Pemilu 2024: Lonjakan Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Jakarta, Represif.com - Isu lonjakan transaksi yang dianggap mencurigakan terkait dana kampanye menjelang Pemilu 2024 pertama kali mencuat pekan lalu, saat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan temuan signifikan. Ivan menyampaikan bahwa pihaknya menemukan aliran transaksi mencurigakan yang meningkat hingga 100 persen.
"Kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan," ungkap Ivan, seperti dilaporkan Detikcom.
Ivan juga menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman PPATK, rekening khusus dana kampanye (RKDK) sering kali tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan terkait asal-usul dana yang digunakan oleh pihak yang berkontestasi dalam pemilu. PPATK mencurigai bahwa sebagian dana tersebut mungkin berasal dari tindak pidana, seperti tambang ilegal.
"Kita kan bertanya pembiayaan kampanye dan segala macamnya itu dari mana kalau RKDK-nya tidak bergerak, kan? Nah, itu kita melihat ada potensi misalnya orang mendapatkan sumber dari hasil ilegal," tambah Ivan.
Dalam laporan PPATK, disebutkan bahwa sebagian dana mencurigakan ini masuk ke rekening bendahara partai politik, tanpa merinci partai mana yang dimaksud. Ivan mengakui bahwa laporan tersebut telah diserahkan kepada pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dugaan lonjakan transaksi mencurigakan ini menyoroti risiko tinggi terkait pengelolaan dana kampanye dalam sistem regulasi pemilu saat ini. Keterbatasan dalam regulasi, seperti minimnya cakupan laporan dan kewenangan pengawasan, menjadi tantangan utama dalam menjaga akuntabilitas dana kampanye.
Para pihak terkait, termasuk lembaga-lembaga pengawas dan penyelenggara pemilu, perlu merespons serius temuan PPATK. Evaluasi mendalam terhadap regulasi kepemiluan menjadi langkah penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan dana kampanye dapat diatasi, dan proses demokrasi dapat berlangsung dengan lebih bersih dan adil.
