Pemilu 2024: Tantangan dan Risiko Transaksi Keuangan Mencurigakan
Jakarta, Represif.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menyatakan bahwa laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih dalam bentuk data intelijen keuangan yang perlu dikaji lebih lanjut sebelum diungkapkan kepada publik.
“Masih dikaji. Pertama, kami menerima laporan PPATK dan bentuknya adalah data intelijen keuangan,” kata Rahmat pada Senin, seperti dilaporkan Antara. Karena sifat laporan tersebut masih bersifat data intelijen, Bawaslu perlu melibatkan pihak lain, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dalam proses kajian lebih lanjut.
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan dari PPATK. Menurutnya, laporan tersebut mengungkap jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening bendahara partai politik pada periode April-Oktober 2023, mencapai ratusan miliar rupiah.
"Terkait transaksi ratusan miliar tersebut, PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan tersebut," tutur Idham dalam keterangan tertulisnya yang dikutip oleh Kompas. Ia juga menambahkan, "PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia."
Idham membeberkan bahwa PPATK juga memantau ratusan ribu safe deposit box (SDB) di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank BUMN pada rentang Januari 2022 hingga September 2023. PPATK mengkhawatirkan bahwa uang dalam SDB tersebut dapat digunakan untuk dana kampanye, dan jika benar, penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menaruh perhatian khusus pada pergerakan dana tersebut karena pola peningkatan transaksi yang dianggap janggal seperti ini terus berulang pada setiap pemilihan umum. Risiko terkait pengelolaan dana kampanye memerlukan kajian mendalam dan kerjasama antarlembaga untuk menjaga integritas proses demokrasi Indonesia. Langkah-langkah konkret dan transparansi dalam penanganan laporan PPATK menjadi kunci dalam menjawab tantangan ini.
