Antara Asa Pemerataan dan Dilema Kontroversi Ibu Kota Nusantara
Jakarta, Represif.com - Jakarta, Represif.com - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi topik hangat dalam debat capres-cawapres beberapa waktu lalu, sehingga menjadi subjek perdebatan yang intens juga di kalangan masyarakat. Banyak produk hukum dirancang untuk menjaga proyek dengan visi pemerataan ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) juga ikut dikerahkan sembari menunggu kehadiran investor asing.
Pengamat Ekonomi, Pierre Pratama, menyebut pemindahan ibu kota menjadi semakin penting mengingat kondisi Jakarta yang semakin mengkhawatirkan, terutama terkait tingkat keamanan banjir yang jauh dari ideal. "Presiden AS Joe Biden menjuluki jakarta "The Sinking City", visi pemerataan agar tidak jawa-sentris itu yang penting, merujuk data Litbang Represif, 55% warga negara kita tinggal di pulau jawa" kata Pierre.
Namun, Pierre menyebut, apakah proyek ini akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia ataukah untuk kepentingan segelintir pengusaha? "Memang banyak yang mempertanyakan keputusan untuk memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi proyek ini. Alasannya, karena strategis, Presiden Soekarno juga pernah mencetuskan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya di tahun 1957, jadi lokasi masih dekat situ juga," kata Pierre.
Pierre juga menyebut keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menimbulkan kontroversi. "Banyak juga masyarakat yang menolak dengan alasan pencemaran lingkungan, kehilangan nilai adat lokal, kekhawatiran terhadap transmigrasi terhadap penduduk, risiko deforestasi dan alih fungsi lahan yang masif, karena hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan salah satu yang terluas di dunia," kata Pierre.
Meski dianggap hanya menguntungkan keluarga Prabowo Subianto karena memiliki banyak lahan di Kalimantan. Pierre menyebut, aspek ekonomi proyek ini juga harus menjadi perhatian semua pihak. "Anggarannya itu 20%, atau sekitar Rp90 triliun asalnya dari APBN, sisanya berasal dari skema swasta dan BUMN. Jadi, nggak begitu mengganggu," kata Pierre.
Lebih lanjut, Pierre menyebut, tidak hanya terletak pada sisi lingkungan dan sosial, tetapi juga pada aspek ekonomi. "Perlu investasi besar, dan pihak swasta, investor asing diharapkan dapat mendukung proyek ini. Walaupun kontroversial, proyek ini juga dianggap sebagai langkah sejarah yang hampir tidak bisa dibatalkan," kata Pierre.
"Meskipun masih banyak pro dan kontra, nyatanya masih terus berlanjut, fokus utama pada pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan besar diharapkan dapat diatasi, setidaknya untuk mewujudkan visi pemerataan dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Pierre.
