Antara Ekonomi dan Dampak Lingkungan Pembangunan di Era Jokowi

Jakarta, Represif.com - Selain memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya investasi melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, meskipun bertujuan untuk menggaet investasi dan menciptakan lapangan kerja, kebijakan ini menuai kritik karena dampaknya terhadap kesejahteraan buruh dan lingkungan.

Pengesahan UU Cipta Kerja dalam upaya menggaet investasi di Indonesia dianggap sebagai salah satu langkah penting pemerintah Jokowi. Namun, kebijakan ini mendapat kritik luas karena dinilai lebih mementingkan investor daripada kesejahteraan buruh.

Meskipun investasi meningkat hampir dua kali lipat sejak pengesahan UU Cipta Kerja, dampaknya terhadap kesejahteraan buruh dan lingkungan menjadi perhatian utama. Di sektor hilirisasi nikel misalnya, walaupun tercipta nilai tambah ekonomi, dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti deforestasi dan pencemaran lingkungan, sangat signifikan.

Peningkatan investasi ini juga belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi sesuai target Jokowi. Kritik juga ditujukan pada kebijakan yang tidak lagi mewajibkan analisis dampak lingkungan, sehingga aspek keberlanjutan terabaikan.

Meskipun pembangunan smelter meningkatkan nilai tambah, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitarnya masih diragukan. Pembangunan smelter dianggap lebih padat modal daripada padat karya, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun investasi di era Jokowi meningkat, perlu diperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan buruh dan lingkungan. Kebijakan yang memprioritaskan investasi tanpa memperhitungkan aspek keberlanjutan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara memikirkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.