Dinasti Politik Jokowi: Antara Warisan dan Kritik Netralitas Pemilu 2024
Jakarta, Represif.com - Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, semakin dikenal dalam politik sebagai pemimpin yang ingin meneruskan warisannya melalui keluarganya. Kritik muncul terutama terkait langkah-langkah politik yang dinilai menguntungkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024, yang menimbulkan isu tentang dinasti politik.
Pada Pilpres 2024, perhatian tertuju pada upaya Jokowi untuk mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, menghapuskan batasan usia minimum melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh ipar Jokowi sendiri, Anwar Usman. Hal ini memunculkan kritik terhadap upaya dinasti politik yang dilakukan Jokowi.
Meskipun isu "Jokowi tiga periode" sempat muncul, banyak pihak menentangnya. Jokowi dinilai ingin meneruskan warisannya dengan mengestafetkan tampuk kekuasaan kepada putranya yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto.
Gestur politik Jokowi menunjukkan bahwa dia tak sejalan dengan partainya, PDI-Perjuangan, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan beberapa kebijakan, seperti pembagian bansos, dituding sebagai politisasi demi memenangkan Prabowo-Gibran.
Pengamat politik menyoroti bahwa keterlibatan Jokowi dalam politik elektoral menimbulkan keraguan terhadap netralitas Pemilu 2024. Isu etika politik mewarnai kontestasi, dengan kritik terhadap campur tangan kekuasaan tertentu.
Bagi Jokowi, semua upaya ini dilakukan untuk melanjutkan warisan-warisannya, dengan harapan bahwa jika Prabowo-Gibran terpilih, lima tahun ke depan akan terasa seperti keberlanjutan pemerintahan Jokowi.
Namun, tidak semua pihak setuju dengan langkah-langkah politik Jokowi. Ada yang menyayangkan bahwa prioritasnya tampak beralih dari kepentingan negara ke kepentingan keluarga.
Dengan terus meningkatnya peran politik keluarga Jokowi, isu tentang dinasti politik semakin memanas. Meskipun tujuannya adalah untuk melanjutkan warisan pemerintahannya, kritik dan keraguan terhadap netralitas Pemilu 2024 tetap menaungi langkah-langkah politiknya. Sebuah pertanyaan besar yang tetap mengemuka adalah apakah keberlanjutan warisan politik Jokowi akan membawa manfaat atau kerugian bagi Indonesia.
