Gonjang-ganjing Kabinet Jokowi, Menteri-Menteri dan Dinasti Politik
Jakarta, Represif.com - Isu mundurnya sejumlah menteri kunci dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengguncang kestabilan politik di Tanah Air. Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang dihormati secara internasional, bersama dengan beberapa koleganya, dikabarkan ingin mundur akibat keberatan terhadap apa yang disebut sebagai 'dinasti politik Jokowi'. Dampak potensial dari keputusan para menteri ini telah memicu kekhawatiran akan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia.
Isu perpecahan dan ketidaksetujuan di dalam Kabinet Indonesia Maju semakin menguat dengan kabar tentang keinginan beberapa menteri untuk mundur dari jabatannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dihormati secara internasional atas kinerjanya yang cemerlang, menjadi salah satu dari mereka yang disebut-sebut tengah mempertimbangkan langkah itu. Namun, ia tidak sendiri, sejumlah rekan-rekannya seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga ikut disebut dalam daftar menteri yang ingin mundur.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, menyatakan bahwa ketidaksetujuan di antara para menteri dalam kabinet mulai terasa ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan putusan yang memungkinkan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam Pilpres 2019. Keputusan tersebut dinilai melanggar etika, terutama oleh para menteri non-partai yang awalnya masuk dalam kabinet karena motivasi nasionalisme dan idealisme, namun keputusan tersebut dianggap telah meredam semangat mereka.
Ketegangan semakin memuncak ketika Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Tanda-tanda ketidaksepakatan dalam kabinet mulai terlihat, seperti tidak melibatkannya Menkopolhukam Mahfud MD dalam berbagai rapat, serta menteri-menteri yang berada di bawah Kemenkopolhukam langsung berbicara dengan Presiden.
Selain itu, beberapa menteri, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga dilaporkan tidak diikutsertakan dalam proses penyaluran bantuan sosial karena keberatannya terhadap keputusan terkait bantuan beras El Nino yang diperpanjang.
Laporan dari Majalah Represif menyebutkan bahwa isu mundurnya beberapa menteri ini terkait dengan ketidaksetujuan terhadap apa yang disebut sebagai 'dinasti politik Jokowi'. Isu mundurnya Sri Mulyani, khususnya, telah mencapai tingkat internasional dan memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.
Dalam konteks ini, keputusan para menteri untuk mundur dapat menggoyahkan stabilitas politik dan memengaruhi kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi dinamika politik yang semakin rumit ini.
