Kritik terhadap Narasi Penghematan Anggaran Pilpres Satu Putaran
Dalam menghadapi persiapan pemilihan presiden (pilpres), narasi tentang keputusan penyelenggaraan pilpres dalam satu putaran demi "menghemat anggaran" telah menjadi pusat perdebatan yang hangat. Namun, pandangan tersebut mendapat kritik tajam dari sejumlah pengamat dan ahli pemilu.
Menurut Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem, argumen penghematan anggaran tidaklah tepat. Dia menyatakan bahwa pemilu adalah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi yang dijadwalkan setiap lima tahun dan harus dianggarkan oleh pemerintah. Lebih lanjut, Khoirunnisa menegaskan bahwa pemilihan dalam dua putaran juga dirancang untuk memastikan legitimasi presiden yang terpilih sebagai pilihan rakyat.
Sekitar Rp76,6 triliun telah dialokasikan untuk anggaran pemilu dua putaran, dan Kementerian Dalam Negeri telah menjamin ketersediaan anggaran jika pilpres 2024 berlangsung dalam dua putaran. Khoirunnisa menekankan bahwa anggaran tersebut adalah bagian dari biaya demokrasi yang harus ditanggung oleh negara berdasarkan konstitusi.
Firman Noor dari BRIN juga menilai bahwa argumen penghematan anggaran tidak relevan dalam konteks demokrasi. Baginya, proses demokrasi tidak boleh dibenturkan dengan alasan efisiensi anggaran. Firman menduga bahwa narasi semacam itu hanyalah "alasan pembenar" untuk melegitimasi pilpres satu putaran dengan cara yang tidak etis.
Dengan demikian, kritik terhadap narasi "penghematan anggaran" semakin menunjukkan bahwa aspek-aspek demokrasi dan legitimasi politik tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran semata. Perdebatan ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dalam setiap tahapan pemilihan umum, tanpa mengorbankan integritas dan legitimasi proses tersebut.
