Narasi Satu Putaran: Antara Efisiensi dan Kritik Terhadap Demokrasi
Di tengah gejolak politik menjelang pemilihan presiden (pilpres), narasi tentang penyelenggaraan pilpres dalam satu putaran telah menjadi perdebatan hangat. Alasan-alasan seperti "efisiensi anggaran" dan "mengurangi tensi politik" yang menyertainya dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi oleh para pengamat politik dan pemilu.
Menurut Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), alasan-alasan tersebut "tidak masuk akal". Perludem menegaskan bahwa sistem dua putaran dirancang untuk memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden terpilih, sesuai dengan semangat demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada suara mayoritas.
Pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menduga bahwa narasi tersebut memiliki motif politik. Menurutnya, narasi satu putaran terkait dengan perubahan peta koalisi dan dukungan yang mungkin terjadi jika pilpres berlangsung dalam dua putaran.
Meskipun Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan opsi untuk pemilihan dalam satu putaran jika salah satu pasangan calon memperoleh lebih dari 50% suara, Perludem menilai bahwa alasan-alasan seperti "menghemat anggaran" atau "mengurangi tensi politik" tidaklah masuk akal. Bagi mereka, biaya penyelenggaraan pemilu adalah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi.
Di ranah media sosial, narasi ini mendapat dukungan sekaligus perdebatan. Meskipun beberapa pengguna mendukung narasi tersebut, ada juga yang menilai bahwa pemilu dua putaran beserta perdebatan yang menyertainya adalah bagian penting dari proses demokrasi yang transparan dan partisipatif.
Sementara itu, Partai Hijau Indonesia menentang pilpres satu putaran melalui gerakan "Salam 4 Jari" dan tagar #BukanPrabowoGibran. Mereka berharap agar proses pilpres memasuki putaran kedua, memberikan kesempatan lebih besar bagi koalisi oposisi untuk menantang Prabowo Gibran.
Dalam suasana politik yang semakin memanas menjelang pilpres, perdebatan tentang penyelenggaraan satu putaran atau dua putaran menjadi sorotan utama. Dengan berbagai pendapat yang saling bertentangan, semakin penting bagi masyarakat untuk memahami implikasi dari setiap pilihan sistem pemilihan presiden terhadap keberlangsungan demokrasi dan stabilitas politik negara.
