Perdebatan Antara Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Publik
Jakarta, Represif.com - Sebagai pemimpin yang awalnya digadang-gadang sebagai harapan baru bagi Indonesia, Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, kini mendapat kritik tajam terkait kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selama masa kepemimpinannya. Meskipun berhasil membangun infrastruktur dan menarik investasi, pemerintahan Jokowi semakin dituduh merugikan demokrasi dengan intervensi konstitusi dan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan politik pribadi.
Dalam dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi dikenal sebagai sosok yang gencar memperbanyak infrastruktur dan menggaet investasi bagi kemajuan Indonesia. Namun, kritikus menegaskan bahwa pembangunan ini harus dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi dan HAM. Para ahli politik dan aktivis HAM menyoroti adanya intervensi terhadap konstitusi serta penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik pribadi, seperti yang terjadi dalam upaya memuluskan langkah politik putra sulungnya dalam Pemilu 2024.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo pada masa kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota. Meskipun berhasil, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang partisipasi publik yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan yang demokratis.
Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, juga menuai kritik karena dinilai mengabaikan hak masyarakat adat dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Warga yang terdampak merasa tidak dilibatkan dan hak-hak mereka tidak dihargai, seperti yang disampaikan oleh beberapa warga yang rumahnya terkena dampak pembangunan infrastruktur tersebut.
Meskipun berhasil menarik perhatian dan investasi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi menimbulkan pertanyaan serius tentang prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik. Para kritikus menilai bahwa pembangunan tersebut tidak mencerminkan proses yang demokratis dan justru merugikan hak-hak masyarakat terdampak.
Kritik terhadap pemerintahan Jokowi menyoroti konflik antara pembangunan infrastruktur yang dianggap penting bagi kemajuan negara dan perlunya memastikan partisipasi publik serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah pencapaian pembangunan yang mengesankan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap kebijakan yang diambil.
