Terlambat Rekapitulasi dan Dugaan Kecurangan Warnai Pemilu 2024
Proses demokrasi di Indonesia kembali terselip bayang-bayang ketidakpastian seiring dengan berbagai masalah yang muncul dalam proses penetapan rekapitulasi suara dan penanganan dugaan kecurangan. Keterlambatan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta penegakan hukum terhadap dugaan kecurangan menjadi sorotan utama dalam pemilu kali ini.
Berbagai kendala dan tantangan menghampiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah keterlambatan rekapitulasi suara di berbagai tingkatan.
Menurut Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota seharusnya telah selesai maksimal pada tanggal 5 Maret, sementara di tingkat provinsi paling lambat 10 Maret. Namun, sejumlah KPU di berbagai daerah gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, menciptakan kekhawatiran akan kelancaran dan keabsahan proses pemilu.
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, terpaksa mengeluarkan surat dinas untuk mendorong KPU di daerah terus melanjutkan rekapitulasi suara meskipun sudah melewati tenggat waktu yang ditetapkan. Namun, tenggat waktu rekapitulasi suara bukan hanya sekadar aturan internal KPU, melainkan memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan keabsahan proses pemilu.
Selain keterlambatan rekapitulasi suara, penanganan dugaan kecurangan juga menjadi fokus utama perhatian. Meskipun Bawaslu bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan kecurangan, namun proses penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan belum selalu berjalan lancar. Keterbatasan waktu dan kompleksitas kasus seringkali menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus tersebut.
Dalam upayanya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, Bawaslu berjanji akan mempercepat penanganan dugaan kecurangan. Namun, janji tersebut harus diimbangi dengan tindakan konkret yang memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan secara adil dan transparan.
Sebagai langkah terakhir, jika terdapat perselisihan terkait dugaan kecurangan setelah penetapan pemenang Pemilu, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan untuk mempersoalkannya. Namun, proses ini seringkali memakan waktu yang cukup lama dan dapat menimbulkan ketidakpastian politik yang berdampak pada stabilitas demokrasi.
Proses pemilu bukanlah sekadar soal menghitung suara, namun juga tentang memastikan bahwa setiap tahapan berjalan dengan transparan, adil, dan tepat waktu. Masalah keterlambatan rekapitulasi suara dan penanganan dugaan kecurangan menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
