Gejolak UKT, Pertarungan Keadilan dalam Biaya Pendidikan Tinggi
Beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia mengalami perubahan dalam kebijakan biaya pendidikan mereka, terutama terkait dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Langkah-langkah ini memicu respons dari mahasiswa dan pembicaraan yang luas di kalangan pimpinan PTN.
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), misalnya, baru-baru ini mencabut Peraturan Rektor yang sebelumnya memuat kenaikan UKT hingga 100% setelah mendapat protes dari mahasiswa. Keputusan ini disusul dengan penerbitan tarif UKT baru, yang mencatat kenaikan rata-rata sebesar 18% untuk calon mahasiswa baru. Meskipun ada kenaikan, Unsoed menegaskan bahwa rata-rata UKT untuk calon mahasiswa baru tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Universitas Riau (Unri) juga melakukan penyesuaian dengan menurunkan jumlah kelompok UKT menjadi tujuh, turun dari sebelumnya 12 kelompok untuk calon mahasiswa baru. Namun, perlu dicatat bahwa program studi kedokteran tetap mempertahankan 12 kelompok UKT.
Prof. Ganefri, Ketua Majelis Rektor PTN se-Indonesia, menyoroti perubahan ini. Dia menjelaskan bahwa perubahan rentang kelompok UKT bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan dan keadilan, terutama bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi. Prof. Ganefri menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak mampu, tetap akan berada dalam kelompok UKT yang lebih rendah tanpa adanya kenaikan.
Namun, Prof. Ganefri juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan UKT hingga 100%, menganggapnya sebagai langkah yang tidak wajar. Menurutnya, kenaikan UKT yang rasional seharusnya berkisar antara 5% hingga 10%. Pada pertemuan dengan pejabat Kemendikbudristek, ia menyatakan bahwa pimpinan PTN akan membahas kenaikan UKT yang dianggap tidak wajar dan memperjuangkan harapan mahasiswa untuk menurunkan atau membatalkan kenaikan yang dianggap fantastis.
Sebagai ketua majelis rektor perguruan tinggi, Prof. Ganefri menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan dan keterjangkauan dalam pendidikan tinggi serta untuk mencari solusi yang lebih rasional terkait dengan kebijakan biaya pendidikan.
